[AkhirZaman.org] Keleluasaan pemerintah untuk dapat memonitor semua panggilan telepon, email, sms, dan kunjungan-kunjungan website setiap orang di UK di bawah tatanan legislasi baru akan segera diumumkan.
Firma-firma internet akan diwajibkan untuk memberikan akses komunikasi kepada badan intelijen GCHQ dengan permintaan, dalam waktu sesungguhnya.
Home Office mengatakan langkah itu adalah kunci untuk mengatasi kejahatan dan terorisme, namun kelompok kebebasan sipil mengkritik kebijakan tersebut.
Tory MP David Davis menyebutnya sebagai “perluasan kemampuan negara yang tidak perlu, yang dapat digunakan untuk mengintip orang sipil”.
Upaya oleh pemerintah Buruh terakhir untuk mengambil langkah-langkah serupa gagal setelah oposisi besar, termasuk dari orang-orang seperti Tory.
‘Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya’
Sebuah hukum baru – yang mungkin akan diumumkan dalam Pidato Ratu yang akan datang pada bulan Mei – tidak akan membiarkan GCHQ untuk mengakses isi email, panggilan atau pesan tanpa surat perintah.
Tapi itu akan memungkinkan petugas intelijen untuk mengidentifikasi siapa saja individu atau kelompok yang berada dalam kontak dengan, seberapa sering dan untuk berapa lama. Mereka juga akan dapat melihat website yang telah seseorang kunjungi.
Dalam sebuah pernyataan, Home Office mengatakan tindakan itu diperlukan untuk “menjaga ketersediaan lanjutan dari data komunikasi seiring dengan perubahan teknologi”.
“Start Quote
“Pemerintah akan bisa mendapatkan hal itu walaupun tanpa ada surat kuasa atau surat ijin dari siapa pun “
David Davis Konservatif MP dan bekas sekretaris bayangan Home Office.
“Sangatlah penting bahwa polisi dan layanan keamanan dapat memperoleh data-data komunikasi dalam situasi tertentu untuk menyelidiki kejahatan serius dan terorisme dan untuk melindungi masyarakat,” kata seorang juru bicara.
“Seperti yang diatur dalam Tinjauan Strategis Pertahanan dan Keamanan kita akan mengatur, segera setelah parlemen mengijinkan, untuk memastikan bahwa penggunaan data-data komunikasi itu sesuai dengan pendekatan pemerintah untuk kebebasan sipil.”
Tapi MP Konservatif dan mantan sekretaris bayangan Home Office David Davis mengatakan bahwa itu akan memudahkan pemerintah “untuk menguping sejumlah besar orang”.
“Apa yang sedang dibicarakan di sini tidaklah terfokus pada teroris atau penjahat, ini benar-benar email, panggilan telepon, akses web semua orang…” katanya kepada BBC.
“Semua itu harus disimpan selama dua tahun dan pemerintah akan dapat mendapatkan semua informasi itu tanpa izin dari Anda atau dari siapa pun.”
Dia mengatakan bahwa sampai sekarang siapa saja yang ingin memantau komunikasi tertentu diharuskan untuk mendapatkan ijin dari seorang hakim.
“Anda tidak seharusnya melampaui batasan itu dalam masyarakat beradab selayaknya, tapi itulah yang sedang diusulkan sekarang ini.”
‘Serangan Terhadap Privasi’
Nick Pickles , direktur kelompok kampanye Big Brother Watch, menyebut langkah itu sebagai “sebuah langkah belum pernah terjadi sebelumnya yang akan menuntun Inggris utuk mengadopsi jenis pengawasan yang sama yang ditemui di China dan Iran”.
“Start Qu
“Ini adalah langkah yang cukup drastis dalam demokrasi “
“Ini adalah serangan mutlak pada privasi online dan masih belum jelas bahwa ini benar-benar akan meningkatkan keselamatan publik, selain itu hal ini akan meningkatkan biaya bisnis internet secara signifikan,” katanya.
Shami Chakrabarti, direktur Liberty, menambahkan: “Ini lebih ambisius dari langkah apapun yang telah dilakukan sebelumnya. Ini adalah langkah yang cukup drastis dalam sebuah demokrasi..”
Asosiasi Penyedia Layanan Internet mengatakan adanya perubahan dalam hukum haruslah “pantas, menghormati kebebasan berekspresi dan privasi pengguna”.
Harian Sunday Times mengutip pernyataan seorang pejabat industri yang memperingatkan bahwa langkah ini “mahal, mengganggu [dan] merupakan sebuah mimpi buruk jika dijalankan secara legal.”
Bahkan jika langkah ini diumumkan dalam Pidato Ratu, hukum baru apapun masih harus berhasil melalui Parlemen, berpotensi dalam menghadapi oposisi baik dari majelis perwakilan daerah maupun para Penguasa.
Pemerintahan Partai Buruh sebelumnya berusaha untuk memperkenalkan,sebuah database pangillan telepon dan email semua orang yang terpusat dan dikelola oleh pemerintah, tapi akhirnya tawaran itu dibatalkan setelah menuai kemarahan yang makin meluas.
Menteri Dalam Negeri yang selajutnya, Jacqui Smith, juga mengejar upaya yang serupa dengan yang sedang ditinjau kembali sekarang ini, tetapi para Konservatif dan Demokrat Liberal terus menyuarakan kekuatiran mereka.
Sekretaris bayangan Home Office pada saat itu, Chris Grayling, mengatakan bahwa pemerintah telah “membangun budaya pengawasan yang jauh melampaui terorisme dan kejahatan serius.”
Chris Huhne, dan juga juru bicara departemen Dalam Negeri Lib Dem, mengatakan bahwa setiap undang-undang yang menuntut penyedia layanan komunikasi untuk menyimpan catatan dari kontak akan membutuhkan “perlindungan yang kuat pada aksesnya”, dan “keseimbangan yang hati-hati” harus dipertahankan “antara kekuasaan investigasi dan hak untuk privasi.”
“Jika pun memang upaya monitor itu benar-benar bertujuan untuk mengawasi pergerakan teroris, kebijakan ini masih saja bisa dipakai untuk mendukung maksud-maksud yang tidak mulia. Apapun itu, kita perlu waspada dengan semakin banyaknya negara yang mengeluarkan kebijakan untuk mengawasi privasi para warganya. Apakah yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka berkaitan satu dengan yang lain?”
